memberantas terorisme Yang Pasif

Cara memberantas terorisme Yang Pasif

Istilah Terorisme

Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin ”terrere” yang berarti gemetaran dan ”detererre” yang berarti takut. Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang[9]. Polarisasi tersebut terbentuk dikarenakan ada relativitas makna terorisme yang mana menurut Wiliam D Purdue (1989)[10], the use word terorism is one method of delegitimation often use by side that has the military advantage..

Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau Negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakn istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan Negara, bagaimanapun lebih diterima dari pada yang dilakukan oleh ” teroris ” yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi , korban bisa saja militer atau sipil , pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang. Kebanyakan dari definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi dan legitmasi dari aksi terorisme tersebut. Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif – motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliaran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi , instrumen atau alat untuk mencapai tujuan . Dengan kata lain tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan.

cara mencegah:

 Pertama;  Kita harus mengembangkan pemikiran Islam rahmatan lil’alamin. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikalis dalam memaknai teks-teks Al-Qur’an dan Al-Hadist, harus kita imbangi dengan harakah pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Agama Islam. Ideologi dan theologi kekerasan harus kita lawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai. Termasuk pemikiran yang ingin mendirikan daulah Islamiyah di Negara RI dengan sistem khilafah Islamiyah, harus di luruskan dengan pemikiran  Al-Wasathiyyah Al-islamiyyah wa Madzharuha fi daulati pancasila (Islam tawassuth dan manifestasinya dalam Negara pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI. Upaya ini dengan meningkatkan  Kedua ; penindakan (hard approach), artinya harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk menindak pada kelompok-kelompok teroris dan radikalis, termasuk golongan yang anti NKRI dan Pancasila. Tindakan tegas ini tentu tidak hanya dipihak hilir, justru yang sangat urgen adalah pihak hulunya sebagai aktor intelektual   dan pensuplai dana. Dalam tindakan tegas yang harus dengan kekerasan senjata maupun fisik, pihak densus 88 harus dengan ukuran akurasi dan presisi yang valid. Pihak pemerintah dalam hal ini  kepolisian dan TNI jangan menunggu masyarakat yang harus mengadili dan menghakimi mereka.

    Kedua; Pembinaan, pemerintah harus mengetahui warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri, terutama mereka yang menimba ilmu maupun yang bekerja. Bagi mereka yang terindikasi dididik oleh Negara yang didalamnya terindikasi doktrin-doktrin kekerasan, maka sebelum mereka menyebarluaskan pahamnya itu harus diadakan orientasi tentang keindonesiaan. Juga perlu mengadakan program pembinaan kepada masyarakat seperti pelatihan anti radikal-terorisme kepada ormas, sosialisasi kepada segenap unsur pendidikan serta Training of Trainer (ToT) kepada sivitas lembaga pendidikan keagamaan merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk menguatkan kewaspadaan dini masyarakat khususunya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal terorisme.
Implementasi strategi kontra radikalisasi yang integratif dan komprehensif dilakukan dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian mendalam mengenai anatomi kelompok radikal terorisme, sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, pembinaan keagamaan terhadap napi terorisme dan keluarganya, serta Gerakan Moral Masyarakat yang melibatkan segenap unsur masyarakat sipil seperti media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat terkait dalam upaya pencegahan radikal terorisme.  Keempat ; Pemerintah tentu tidak bisa sendiri melakukan penanggulangan terorisme dan mencegah meningkatnya radikalisasi yang dilakukan jaringan terorisme, sehingga perlu mengajak masyarakat terutama tokoh-tokoh agama yang mempunyai misi-visi nasionalis guna menyelamatkan kelangsungan NKRI. Kelima ; Dari data yang ada anak-anak bangsa yang ikut jaringan terorisme rata-rata memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi, tidak mempunyai harapan hidup yang cerah sehingga mereka sangat mudah diajak untuk bergabung dengan kelompok terorisme karena ada janji-janji yang menggiurkan secara ekonomis. Dari itu tugas pemerintah kedepan harus terus berupaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.


Mencegah aksi terorisme melalui pendekatan hukum

Aksi Terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2000-2009 di Indonesia tercatat telah terjadi 22 pengeboman, baik dalam skala kecil maupun skala besar dan yang baru-baru ini para teroris melakukan peledakan Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada jum’at pagi, tanggal 17 Juli 2009 dengan Jumlah korban tewas 9 orang dan luka-luka 55 orang, Aksi terorisme di Indonesia sebenarnya dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, pada tahun 1962 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pada bulan Agustus 2001 yaitu Peledakan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Ledakan melukai enam orang, semua aksi pemboman di Indonesia sepanjang tahun 1962 sampai dengan Agustus 2001 hanya menjadi isu dalam Negri, namun sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang memakan 3.000 korban..

Peristiwa 11 September mengawali babak baru isu terorisme menjadi isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh Negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional[1]. Pasca tragedi 11 september 2001 Indonesia sendiri belum menganggap aksi pemboman yang terjadi di dalam negri sebagai aksi terorisme tapi aksi separatis/para pengacau keamanan seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sebagainya, Pemerintah Indonesia baru menganggap adanya aksi Terorisme di Indonesia, setelah terjadinya Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia[2], yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Hal ini terbukti pasca tragedy Bom Bali I, Pemerintah megeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada 2 tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Maka obyek kajian ini di focuskan pada pendekatan-pendekatan Hukum yang di titik beratkan pada pengertian terorisme atau teroris, latar belakang terjadinya aksi terorisme, kajian akademis yang berbasis hukum nasional dan internasional terhadap pasal-pasal yang ada pada UU anti teroris Indonesia yaitu Perpu No. 1 tahun 2002 dan revisi UU No. 15 tahun 2003 dan apakah terdapat kelemahan pendekatan legal formal yang diterapkan melalui UU anti terorisme dalam menindak para pelaku Terorisme.